Bamusbud Kalbar Tolak Pembangunan Coworking Space Taman Budaya
CERITA KOTA | Badan Musyawarah Kebudayaan (Bamusbud) Kalimantan Barat menolak rencana pembangunan coworking space di kawasan Taman Budaya yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penolakan ini dituangkan dalam rilis resmi yang diterbitkan Bamusbud Kalbar, menyikapi pemberitaan dan undangan pertemuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar beberapa waktu lalu. Bamusbud Kalbar menilai bahwa pembangunan coworking space di Taman Budaya justru melenceng dari fungsi hakiki Taman Budaya sebagai pusat pelestarian dan pengembangan seni-budaya. "Pembangunan ini harus dibatalkan dan ditinjau ulang. Pemerintah perlu berdialog dengan pelaku seni untuk benar-benar memahami kebutuhan mendesak di lapangan, bukan memaksakan proyek yang justru tidak menjadi prioritas," tegas Bamusbud dalam rilisnya, Sabtu (26/4/2025). Menurut Bamusbud, kondisi Taman Budaya saat ini sangat memerlukan perhatian serius, terutama pada infrastruktur vital seperti gedung pertunjukan, ruang latihan tari, dan galeri seni yang tidak memadai. Alih-alih membangun ruang kerja bersama yang cenderung bersifat komersial, pemerintah diharapkan mengalokasikan anggaran untuk renovasi dan pembangunan fasilitas seni yang mendukung kreativitas dan pengembangan budaya. "Tanpa ruang yang layak, seniman kesulitan berkreasi. Bahkan untuk menggelar pertunjukan pun mereka sering harus mencari tempat seadanya," tulis Bamusbud. Mereka juga menilai bahwa coworking space dapat difasilitasi di ruang-ruang lain di luar kawasan Taman Budaya, sehingga tidak perlu mengorbankan ruang seni yang sudah ada. Bamusbud menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Mereka mendesak agar pemerintah menggelar dialog terbuka yang melibatkan pelaku seni, budayawan, dan masyarakat umum untuk memetakan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam rilisnya, Bamusbud mengusulkan agar dana yang dialokasikan untuk pembangunan coworking space dialihkan untuk merenovasi gedung pertunjukan yang rusak, pembangunan gedung musik dan tari berstandar akustik, dan penyediaan ruang latihan yang memadai untuk komunitas seni. "Pembangunan coworking space ini adalah contoh ketimpangan prioritas. Jika pemerintah serius ingin memajukan kebudayaan, mereka harus terlebih dahulu memperbaiki fondasi ekosistem seni," tutup rilis tersebut. Bamusbud Kalbar menyerukan agar pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan riil para pelaku budaya, demi menjaga ruang hidup seni sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. (*) Ikuti terus cerita Pontinesia, dari Pontianak makin tahu Indonesia!
|
Cerita Kota
Kembali
