Optimalkan Peran Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
CERITA KOTA | Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan sosial. Salah satunya dengan mempermudah setiap akses kebutuhan hidup masyarakat miskin dan rentan terhadap kesehatan, pendidikan dan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi seluruh pelayan sosial dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos) hingga Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). “Di lapangan masih ada masyarakat yang perlu mendapat bantuan pemerintah. Dalam memperkecil permasalahan sosial tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, kita perlu kolaborasi bersama pemangku kebijakan termasuk masyarakat. Bapak dan ibu sebagai supervisor dan fasilitator Puskesos SLRT memegang peranan penting sebagai penghubung antara fakta di lapangan dengan administrasi,” tuturnya saat memberikan materi pada agenda Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Senin (24/7/2023). Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, lanjut Edi, masih terdapat 4,36 persen masyarakat Kota Pontianak yang tergolong kategori miskin. Jika dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang sudah direncanakan, angka tersebut dinilainya belum dapat menutup seluruh masalah kemiskinan. Oleh karenanya, ia meminta tim SLRT, Puskesos maupun TKSK untuk memperbaharui data sekaligus menentukan skala prioritas. Warga yang mendapat prioritas di antaranya masyarakat miskin yang tidak berdaya, khususnya dalam sisi fisik seperti sakit stroke. Kemudian yang tidak produktif lagi bahkan untuk mengurus diri sendiri tidak mampu. "Nah, ini secara permanen menjadi perhatian kita, dikala keluarganya tidak berkemampuan untuk merawat orang tersebut. Selanjutnya orang yang mampu secara fisik tetapi belum memiliki keterampilan, pendidikan rendah apalagi punya tekad. Yang pemerintah perlukan adalah data yang valid by name by address dibuktikan dokumen, untuk melihatnya memang memerlukan insting,” paparnya. Edi mengungkapkan, tidak sedikit warga prasejahtera yang terangkat statusnya menuju sejahtera karena program bantuan dari Dinsos Kota Pontianak. Ia juga tidak menampik, tidak sedikit pula oknum anggota dari tim bantuan sosial yang memanfaatkan situasi dengan membantu keluarganya terlebih dahulu tanpa melalui standar dan menyesuaikan skala prioritas. “Pernah terjadi pada saat pandemi covid. Antara data yang tercatat dengan lapangan tidak akurat,” ujarnya. Kepala Dinsos Kota Pontianak Trisnawati menambahkan, seluruh tim supervisor, fasilitator SLRT maupun TKSK akan bergerak menyesuaikan laporan masyarakat maupun temuan dari fasilitator sendiri. Penyelenggara kesejahteraan sosial akan menerima pengetahuan tambahan tentang kesejahteraan sosial lewat agenda sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya. Pantauan pihaknya menyebut, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD maupun APBN. Padahal jika dievaluasi kembali, masyarakat yang belum memiliki PBI tersebut masuk ke dalam kategori masyarakat miskin. “Peserta terdiri dari empat orang TKSK, 36 orang fasilitator yang berada di setiap kelurahan. Serta 20 orang Puskesos yang baru terbentuk di sepuluh kelurahan,” ungkapnya. Tina sapaan karibnya mengajak peserta untuk senantiasa mendata dan melaporkan kepada pihaknya jika menemukan masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar PBI APBD dan APBN. Ia menerangkan, tersedia kuota sejumlah sepuluh ribu untuk PBI di Kota Pontianak. “Kami harapkan bapak dan ibu aktif untuk memberikan data tersebut ke Dinas Sosial, agar segera kita tindaklanjuti,” tutupnya. (*)
|
Cerita Kota
Kembali
